Pengertian Lembaga Negara Indonesia Serta Lembaga Berdasarkan Hirarki

Aris Kurniawan

Pengertian Lembaga Negara Indonesia Serta Lembaga Berdasarkan Hirarki– Lembaga negara adalah lembaga-lembaga pemerintah atau “Organisasi Peradaban” di mana lembaga-lembaga yang diciptakan oleh negara, dari negara, dan keadaan di mana negara bertujuan untuk membangun sendiri. Lembaga negara dibagi menjadi beberapa jenis dan masing-masing memiliki tugas, antara lain.

Lembaga Negara Indonesia

Lembaga negara indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Konstitusi, hukum, atau peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibagi menjadi empat tingkat kelembagaan, yaitu:

  1. Lembaga yang didirikan oleh Konstitusi sebagai Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK dan KY;
  2. Lembaga yang ditetapkan oleh hukum sebagai Jaksa Agung, Bank Indonesia, Komisi, KPK, KPI, PPATK, dan sebagainya;
  3. Lembaga yang didirikan oleh peraturan pemerintah atau Keputusan Presiden; dan
  4. Didirikan oleh badan pengatur.

Lembaga ditingkat daerah disebut lembaga daerah yang dapat dibedakan pula, yaitu:

  1. Institusi daerah yang dibentuk berdasarkan Konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah atau pengangkatan anggota Keputusan Presiden yang dibuat oleh Keputusan Presiden;
  2. Institusi daerah yang dibentuk oleh peraturan di tingkat pusat atau Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggota yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden atau Pejabat Pusat;
  3. Institusi daerah yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggota-anggotanya dilakukan dengan Keputusan Gubernur;
  4. Institusi daerah yang didirikan berdasarkan pengangkatan anggota Peraturan Gubernur ditunjuk oleh Keputusan Gubernur;
  5. Institusi daerah yang didirikan berdasarkan penunjukan Peraturan Gubernur yang anggotanya ditunjuk oleh Keputusan Bupati atau Walikota;
  6. Institusi daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota bahwa pengangkatan anggota yang ditentukan oleh Bupati atau Walikota; dan
  7. Institusi daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati atau Walikota pengangkatan anggota yang ditentukan oleh Bupati atau Walikota.

Lembaga negara berdasarkan hirarki

Dalam hal hierarki, lembaga negara dapat dibagi menjadi tiga lapisan, yaitu lapisan pertama dapat disebut Badan Negara, lapisan kedua dapat disebut setiap Negara dan tingkat ketiga adalah lembaga negara yang merupakan sumber otoritas berasal dari regulator atau menetapkan peraturan di bawah hukum.

Lembaga Tinggi Negara (lapis pertama)

Lembaga yang termasuk dalam Lembaga Tinggi Negara adalah:

  1. Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
  3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
  4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
  5. Mahkamah Konstitusi (MK);
  6. Mahkamah Agung (MA); dan
  7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lembaga Negara (lapis kedua)

Lembaga negara yang masuk dalam lapis kedua yang disebutkan dalam UUD:

  1. Menteri Negara
  2. Tentara Nasional Indonesia
  3. Kepolisian Negara
  4. Komisi Yudisial
  5. Komisi Pemilihan Umum
  6. Bank Sentral

Selain enam lembaga yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar di atas, ada juga lembaga lain yang selaras dengan organisasi lapisan kedua lembaga negara yang ditetapkan oleh UU, yaitu:

  1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  2. Komisi Pemberantasan Korupsi
  3. Komisi Penyiaran Indonesia
  4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
  5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
  6. Konsil Kedokteran Indonesia

Lembaga negara lainnya dan lembaga daerah (lapis ketiga)

Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber otoritas berasal dari regulator atau peraturan yang dibentuk di bawah hukum. Artinya, secara hukum hanya di bawah kebijakan presiden (kebijakan presiden) atau presiden peraturan. Jika presiden hendak membubarkan lagi, maka tentu saja presiden berwenang untuk itu. Artinya, keberadaannya sepenuhnya tergantung pada beleid Presiden.

Selain itu, ada juga lembaga lokal diatur dalam Bab VI 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur untuk posisi beberapa organ yang dapat disebut sebagai organ regional atau daerah tubuh yang merupakan daerah lembaga negara. Institusi lokal adalah:

  1. Pemerintahan Daerah Provinsi;
  2. Gubemur;
  3. DPRD Provinsi;
  4. Pemerintahan Daerah Kabupaten;
  5. Bupati;
  6. DPRD Kabupaten;
  7. Pemerintahan Daerah Kota;
  8. Walikota; dan
  9. DPRD Kota.
Lembaga Negara Indonesia

Lembaga Negara Indonesia

Tugas Lembaga Negara

Tugas umum dari lembaga negara, antara lain:

  1. Menciptakan lingkungan yang kondusif, aman dan harmonis.
  2. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya.
  3. Sebuah sumber inspirasi dan aspirator orang.
  4. Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  5. Membantu menjalankan pemerintahan negara.

Lembaga Negara-Negara

PBB Perserikatan bangsa-bangsa terdiri dari banyak negara di seluruh dunia dan berfungsi untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi, pangan, dan keamanan di seluruh dunia.

NATO terdiri dari negara-negara maju yang merupakan kombinasi dari negara-negara Eropa seperti Italia, Perancis, Inggris dan Jerman dengan Amerika Serikat yang bertugas menjaga keamanan dan meningkatkan kerja sama regional antara Amerika-Eropa. Bahkan, ia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan di dunia atau dapat disebut “polisi dunia”.

ASEAN Association of South East Asia Nation adalah badan / lembaga yang terdiri dari negara-negara bahwa negara-negara di Asia Tenggara yang bertugas memelihara dan meningkatkan keharmonisan dan hubungan baik di bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dikutip dari: https://id.wikipedia.org/

Demikian Penjelasan Tentang Pengertian Lembaga Negara Indonesia Serta Lembaga Berdasarkan Hirarki Semoga Bermanfaat Untuk Semua Pembaca GuruPendidikan.Com 😀

Most popular articles related to Pengertian Lembaga Negara Indonesia Serta Lembaga Berdasarkan Hirarki
Shares