Definisi Hukum Perdata
Definisi Hukum Perdata

Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli Beserta Kitab UU Dan Sejarahnya

Posted on

Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata merupakan suatu kententuan yang mengatur kepentingan serta hak-hal antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yaitu hukum privat atau hukum perdata dan hukum publik. Di dalam sistem Anglo-Saxon (common law) tidak mengenal pembagian seperti ini.

Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli

  • Menurut Mr. E.M. Mejers

Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur hak-hak yang diberikan terhadap individu atau seseorang yang diberikan sepenuhnya untuk menetapkan dengan mereka, jika ia akan memakai hak-hak tersebut, sepenuhnya bisa melalui kepentingan sendiri.

  • Menurut Mr. H.J. Hamaker

Hukum Perdata merupakan hukum yang umumnya berlaku, yakni hal yang memebuat peraturan-peraturan tentang tingkah laku orang-orang dalam masyarakat pada umumnya.

  • Menurut Riduan Syahrani

Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan lainnya di dalam masyarakat yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan (pribadi).

  • Menurut Salim HS

Hukum Perdata merupakan yang semua kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lainnya dalam berhubungan kekeluargaan serta di dalam pergaulan bermasyarakat.

  • Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur suatu kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya.

Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata di Belanda berasal dari hukum perdata negara Prancis yakni disusun dengan berdasarkan hukum romawi ‘Corpus Juris Civilis’ yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Prancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) serta Code de Commerce (hukum dagang). Pada waktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua keadaan tersebut diberlakukan di negara Belanda yang masih dipakai terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).

loading...
Definisi Hukum Perdata
Definisi Hukum Perdata

Pada tahun 1814 Belanda memulai dalam menyusun Kitab Udang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, dengan berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M Kemper disebut Ontwerp Kemper. Tetapi disayangkan Kemper meninggal dunia pada tahun 1824 sebelum dapat menyelesaikan tugasnya serta dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.

Keinginan Belanda itu terlealisasi pada tanggal 6 juli 1830 bersama pembentukan dua kodifikasi baru yang diberlakukan pada tanggal 1 oktober 1838 sebab telah terjadi pemberontakan di Belgia, yakni:

  1. BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda]
  2. WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]

Menurut J. Van Kan, kodifikasi BW adalah arti dari Code Civil hasil meniru yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hukum perdata di negara kita pada dasarnya bersimber pada Hukum Napoleon lalu berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie (BW) atau juga sebagai KUH Perdata. BW sebenarna adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditunjuk bagi kaum golongan warganegara bukan asli yakji dari Eropa, Tionghoa serta dari timur asing.

Tetapi dengan berdasarkan kapada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (azas konkordasi). Ketentuan yang ada di dalam BW pada saat ini telah diatur secara tersendiri atau terpisah oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya yang berkaitan dengan tetang tanah, fidusia serta tanggungan.

Kodifikasi KUH Pedata Indonesia Diumumkan pada tanggal 30 April 1847 lewat Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1848.

Setelah Indonesia merdeka, dengan berdasarkan atutan Pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Udang-undang baru berdasarkan Undang-undang Dasar ini. BW Hindia Belanda adalah induk hukum perdata Indoensia.

Isi KUH Perdata

KUH Perdata terdiri atas empat 4 bagian, yaitu:

  1. Buku 1 tentang Orang / Van Personnenrecht
  2. Buku 2 tentang Benda
  3. Buku 3 tentang Perikatan / Verbintenessenrecht
  4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian / Verjaring en Bewijs

Demikian Penjelasan TetangĀ Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli Beserta Kitab UU Dan Sejarahnya Semoga Bermanfaat Untuk Semua Pembaca GuruPendidikan.Com D