dana APBD
dana APBD

Pengertian APBD Jenis APBD dan Fungsinya

Posted on

Pengertian APBD

Pengertian APBD Jenis APBD dan Fungsinya – APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan juga yang disetujui secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan juga DPRD, serta ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Thn 2006).

dana APBD
dana APBD

Dengan demikian APBD adalah suatu alat atau juga wadah untuk dapat menampung bermacam-macam kepentingan publik yang diwujudkan ialah dengan melalui berbagai kegiatan dan juga program yangmana pada saat tertentu manfaatnya tersebut akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah RI dan juga PAU-SE UGM, APBD pada dasarnya adalah suatu instrumen kebijakan yang dipakai ialah sebagai alat untuk dapat meningkatkan pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat di daerah.

Oleh sebab itu, DPRD serta pemerintah daerah harus dapat selalu berupaya secara nyata serta juga dengan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil pada masyarakat atas dasar potensi masing-masing daerah tersebut dan juga dapat memenuhi tuntutan terciptanya suatu anggaran daerah yang berorientasikan pada kepentingan  akuntabilitas publik.

Mardiasmo (2002:11) menyatakan , bahwa salah satu aspek terpenting dari suatu pemerintah daerah yang harus diatur dengan secara hati-hati ialah masalah pada pengelolaan keuangan dan juga anggaran daerah.

Anggaran daerah yang tercermin didalam suatu APBD adalah suatu instrumen kebijakan utama bagi suatu pemerintah daerah, yang menduduki porsi sentral didalam upaya pengembangan kapabilitas dan juga efektivitas pemerintah daerah tersebut. Anggaran daerah tersebut seharusnya digunakan ialah sebagai alat untuk dapat menentukan besarnya suatu pendapatan serta belanja, alat bantu suatu pengambilan putusan dan juga perencanaan pembangunan dan juga alat otoritas pengeluaran pada masa yang akan datang dan juga ukuran standar untuk dapat mengevaluasi kinerja serta juga alat koordinasi bagi semua aktivitas diberbagai unit kerja.

Jenis-jenis atau Macam-maca APBD

Pada Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Thn 1999 jo pasal 3 serta 4 Undang-undang Nomor 25 Thn 1999 jo Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Thn 2004 menggemukakan ialah, bahwa sumber pendapatan atau juga penerimaan daerah terdiri dari :

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,  dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

  • Dana Perimabangan, yang terdiri atas dana bagi hasil pajak,dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil bukan pajak,  dan juga dana alokasi khusus (DAK).

  • Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nmr 105 Thn 2000 mengenai suatu Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan ialah, bahwa pendapatan daerah adalah suatu hak pemerintah daerah yang diakui ialah sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Penerimaan daerah adalah suatu uang yang masuk ke suatu daerah dalam periode thn anggaran tertentu.

Pada Undang-undang Nmr 25 Thn 1999 Pasal 21 menggemukan, bahwa suatu anggaran pengeluaran dalam APBD tersebut tidak dapat atau tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Didalam penjelasan pasalnya tersebut, ialah daerah tidak dapat atau tidak boleh mengganggarkan pengeluaran tanpa adanya kepastian terlebih dahulu tentang ketersedian sumber pembiayaannya serta juga mendorong daerah untuk dapat meningkatkan efisiensi pengeluarannya. Searah dengan hal itu Peraturan Pemerintah Nmr 105 Thn 2000 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah menggemukakan , ialah bahwa jumlah belanja yang dianggarkan didalam suatu APBD adalah suatu batas tertinggi untuk pada tiap-tiap jenis belanja.

Fungsi APBD

Pada Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Thn 2006 menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

  • Fungsi otorisasi.
    Anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah ditahun bersangkutan
  • Fungsi perencanaan.
    Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen didalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
  • Fungsi pengawasan.
    Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
  • Fungsi alokasi.
    Anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya, dan juga meningkatkan efesiensi & efektifitas perekonomian.
  • Fungsi distribusi.
    Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan.
  • Fungsi stabilitasi.
    Anggaran daerah tersebut menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah.

Demikian Penjelasan tentang Pengertian APBD Jenis APBD dan Fungsinya Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Para Pembaca Gurupendidikan.com 🙂