Definisi pajak menurut para ahli kukum
Definisi pajak menurut para ahli kukum

6 Definisi Pajak Menurut Para Ahli Hukum Didunia

Posted on

6Definisi pajak menurut para ahli hukum didunia- Pajak merupakan pungutan atau iuran dari barang atau masyarakat ke kas negara yang berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan tanpa imbalan langsung. Otoritas pajak yang dipungut berdasarkan hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif agar mencapai sebuah kesejahteraan secara umum.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan Sebuah Lembaga yang mengelola perpajakan di Indonesia, salah satu direktorat jenderal yang di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Definisi Pajak

Ada beberapa macam batasan tentang sebuah definisi pajak yang jelaskan oleh pakar atau para ahli, sebagai berikut:

Leroy Beaulieu

Pajak merupakan bantuan, secara langsung ataupun tidak secara langsung oleh penguasa repoblik dari barang atau penduduk, sebagai penutup belanja sebuah pemerintahan.

P. J. A. Adriani

Pajak merupakan sebuah iuran dari masyarakat kenegara yang dapat dipaksakan yaang wajib membayarnya menurut UU (undang-undang) dengan tidak memperoleh sebuah prestasi kembali yang secara langsung ditunjuk untuk pembiayaan pengeluaran umum berdasarkan tugas negara sebagai penyelenggara pemerintahan

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pajak merupakan iuran dari rakyat ke kas negara yang berdasarkan sebuah UU (undang-undang) dengan tidak adanya pendapat jasa kembali (kontra prestasi) yang dapat langsung digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Penjelasan itu kemudian di koreksi lagi yang berbunyi: Pajak merupakan sebuah pengalihan kekayaan dari rakyak ke kas negara sebagai pembiayaan pengeluaran sebuah segara secara rutin yang digunakan untuk umum yang merupakan sumber utama untuk membiayai public invesment

Ray M. Sommerfeld

Pajak merupakan pengalihan sumber dari sebuah sektor swasta ke pemerintah, bukan sebab pelanggaran hukum, tetapi kewajiban yang harus dilaksanakan yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa ada imbalan yang secara langusng maupun personal, supaya pemerintah bisa melakukan tugasnya untuk dapat mejalankan pemerintahan.

Horace R. Brock

Pajak adalah sebuah penaglihan sumber dari sektor swata ke sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum, namun kewajiban yang wajib dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Herschel M. Anderson

Pajak merupakan pengalihan biaya dari sektor private ke sektor pablic, bukan dikarenakan ada sebuah pelanggaran, tetapi karena keajiban untuk melaksanakan sebuah kewajiban pajak yang sudah diatur pada undang-undang  (UU).

Definisi pajak menurut para ahli kukum
Definisi pajak menurut para ahli kukum

Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak dari perspektif ekonomi sebagai sebuah pengalihan sumber daya dari swasta ke publik. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pajak menyebabkan dua situasi berubah. Yang petama, mengurangi kemampuan individu untuk mengendalikan sumber daya untuk kepentingan kontrol barang dan jasa. Yang kedua, peningkatan kemampuan keuangan negara dalam sebuah penyediaan barang atau dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat umum.

Sedangkan pengertian perspektif hukum pajak menurut Soemitro adalah keterlibatan yang timbul dari undang-undang yang menyebabkan munculnya kewajiban warga untuk deposit penghasilan tertentu untuk negara, negara memiliki kekuasaan untuk memaksa dan uang pajak harus dipakai untuk administrasi. Dari pendekatan hukum menunjukkan bahwa pajak yang diambil harus berdsarkan sebuah undang-undang sehingga untuk memastikan kepastian hukum, baik untuk otoritas pajak sebagai pemungut pajak dan wajib pajak sebagai wajib pembayaran pajak.

Pajak pada Pasal 1, ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib berutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang dipaksa oleh hukum, tanpa timbal balik yang diterima secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Unsur Pajak

Pajak yang diambil sesuai ketentuan undang-undang. Ini berdasarkan dengan perubahan yang ketiga UUD 1945 23A. “Pungutan dan Pajak lain yang memiliki sifat memaksa sebagai pengeluran negara yang di titerapkan oleh undang-undang.

Tidak mendapat jasa timbal balik yang bisa ditunjukan secara langsung, misal: seseorang yang selalu taat membayarkan wajib pajaknya seperti mobil akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayarkan pajaknya.

Iuran pajak di wajibkan sebagai keperluan biaya publik pemerintah untuk menjalankan funsi pemerintahan, baik secara rutin ataupun untuk pembangunan.
Iuran pajak dipaksakan. Wajib Pajak dipaksakan jika pajak tidak memenuhi kewajiban sebuah perpajakan yang dapay dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan Undang-undang

Selain anggaran fugsi dari mengisi kas Negara yang diperlukan sebagai penutup biaya penyelenggaraan pemerintahan pajak juga memiliki fungsi sebagai alat ukur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam sebuah lapangan ekonomi dan secara sosial.

Jenis-Jenis Pajak

Dilihat dari kelembagaan pemungut pajak bisa dibagi menjadi 2 jenis:

Pajak Negara

Pajak ini sering disebut sebagai pajak pusat, yang dipungut Pemeritah Pusat terdiri dari:

Pajak Penghasilan

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali UU No. 36 Tahun 2008.
Pajak yang dalam pertambahan nilai maupun pajak dalam penjualan atas sebuah barang-barang yang mewah.
Pajak diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 “Pajak yang dalam pertambahan nilai maupun pajak dalam penjualan atas sebuah barang-barang yang mewah yang diubah pada terakhir kalinya UU No. 42 Tahun 2009.

Bea Materai

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Bea Masuk

UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
Cukai
UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Pajak Daerah

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan jenis-jenis pajak dalam sebuah daerah:

Pajak Provinsi terdiri atas:

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan dan
Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

Pajak Restoran
Pajak Reklame
Pajak Air Tanah
Pajak Hotel
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Hiburan
Pajak Mineral Batuan dan Bukan Logam
Pajak Parkir
Pajak Bangunan Perdesaan, Perkotaan dan Bumi .
Pajaka atas Perolehan Hak atas Bangunan dan Tanah.

Demikain Penjelasan Tentang 6 Definisi Pajak Menurut Para Ahli Hukum Didunia Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Semua Pembaca GuruPendidikan.Com 😀