Hukum tata negara
Hukum tata negara

101 Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli

Posted on

Pengertian hukum tata negara menurut para ahliHukum konstitusi atau sering kita sebut hukum tata negara dapat dianggap sebagai cabang hukum yang secara khusus meneliti masalah hukum dalam konteks negara, seperti yang dinyatakan oleh Prof. Dr. Asshiddiqie, SH dalam bukunya Pengantar untuk Hukum Negara. Namun ada banyak cabang ilmu pengetahuan yang membuat negara sebagai objek studi, seperti negara ilmu pengetahuan, hukum administrasi dan lain sebagainya. Untuk itu sangat diperlukan untuk definisi hukum tata negara yang bisa menjadi panduan dalam mempelajari hukum konstitusional.

Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum tata negara merupakan hukum yang meneliti sebuah masalah yang ada didalam negara tersebut. Meskipun ada beberapa bagian ilmu tentang pengetahuan yang membuat aturan didalam negara tersebut.

Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli

1. Van der Pot

Hukum Tata Negara merupakan aturan dari yang menentukan berat badan yang diperlukan, kewenangan masing-masing lembaga, hubungan antar lembaga dengan satu sama lain, dan hubungan antara tubuh individu dalam suatu Negara.

2. Van Vollen Hoven

Hukum Konstitusi adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum Pemimpin dan bawahan Menurut masyarakat hukum dan tingkat individu masyarakat yang menentukan area subyek lembaga hukum dan lingkungan dan Tentukan berkuasa Ulasan fungsi mereka dalam komunitas hukum, serta menentukan komposisi dan kekuatan tubuh Ulasan ini.

3. Logemann

Hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur organisasi masyarakat Negara. menurut Organisasi Prof.Logemann yang bertujuan untuk Mengatur Mengatur kekuasaan dan masyarakat.

4. Mac Iver

Menurut Mac Iver Negara sebagai orgaization politik, harus dibedakan dari “masyarakat” adalah organisasi politik .Negara dalam masyarakat, tapi itu bukan bentuk organisasi di masyarakat bahwa barang-barang masyarakat.Negara, yaitu organisatie-gantungan.

5. Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H.

Dalam Pelajaran bukunya hukum Pedoman Perencanaan Indonesia menyatakan bahwa: “Hukum Konstitusi adalah hukum yang mengatur negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (Monarki atau revublik), yang yang menunjukkan bahwa Pemimpin komunitas hukum dan bawahan, bersama-sama dengan tingkatan- tingkatan (hierarchie), yang yang selanjutnya menegaskan wilayah lingkungan dan orang-orang dari masyarakat dan akhirnya menunjukkan hukumitu Akhirnya paerlenglkapan dari masyarakat hukum itu sendiri.

6. Vollenhoven

Hukum konstitusional membahas Pemimpin dan bawahan masyarakat hukum serta hubungan masyarakat hukum sesuai dengan hirarki dan hak-hak dan kewajiban masing-masing, dan masing-masing daerah menentukan dari publik, itu menunjukkan negara dalam keadaan statis.

7. Wade dan Phillips

Dalam bukunya berjudul “hukum KONSTITUSI” yang diterbitkan pada tahun 1936. Hukum Konstitusi adalah hukum yang mengatur negara peralatan ilmiah, tugas dan hubungan antara negara lampiran.

8.  A.V.dicey
Dalam bukunya “Pengantar studi consrtitution hukum”, tidak pasti untuk mengatakan:
“Sebagai istilah yang digunakan di Inggris, Muncul untuk menutupi semua aturan langsung atau tidak langsung mempengaruhi distribusi atau pelaksanaan kekuasaan inthe negara Souvereign”
Hukum Tata Negara adalah semua hukum (secara tertulis kepada “semua aturan”) yang terletak pada pembagian kekuasaan di negara itu dan implementasi yang tertinggi di negara ini.

9. Van der pot
Hukum tata negara ialah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang di perlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungannya dengan individu-individu, definisi ini menyinggung tentang warga negara negara yang bersifat dinamis.

10. Scholten

Aturan hukum konstitusional yang memerlukan Tentukan lembaga dan otoritas masing-masing, terkait satu sama lain dan individu, definisi dinamis ini menyebutkan warga.

11. Austin

Mengatakan bahwa UU Konstitusi menentukan – orang tertentu atau kelompok – kelompok yang memegang kekuasaan tertentudari istimewatertentu masyarakat (Souvereign listrik) di negara itu.

12. Apeldorn
Hukum konstitusi adalah Ulasan mereka yang memegang jabatan publik dan batas-batas kekuasaannya.
hukum konstitusional diistilahkan dalam hukum negara dalam arti sempit adalah untuk membedakan hukum negara dalam arti luas, yang yang mencakup hukum administrasi negara dan hukum konstitusi itu sendiri.

13. Logemann
Dalam bukunya “Lebih saatsrecht een van de teori” dan “Het Staatsrecht van Indonesia”, Logemann mengatakan:
Hukum konstitusi adalah hukum yang yang mengatur organisasi negara.
– Posisikan pemahaman Yuridis fungsi
– Fungsi ini pengertin sosiologis. Karena Negar adalah organisasi yang terdiri dari fungsi dan hubungan mereka dengan Yuridis satu lain.Secara, maka negara adalah posisi organisasi.

14. Maurice du verger
Hukum konstitusi hukum merupakan cabang dari hukum publik yang mengatur organisasi dan fungsi lembaga-lembaga politik.

15. . Kusumadi pudjosewojo

Hukum konstitusi merukan hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (Monarki / republik) yang menunjukkan masyarakat hukum baik Pemimpin dan bawahan serta tingkat (hierarchie) yang yang selanjutnya menegaskan lingkungan daerah dan orang-orang dari masyarakat hukum dan akhirnya menunjukkan peralatan ilmiah (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum dan komposisi (terdiri dari satu atau beberapa orang), tingkat wewenang dan menggambar alat negara.

Hukum tata negara
Hukum tata negara

16. Menurut Vanvollen Hoven

Hukum Tata Negara adalah masyarakat hukum untuk Mengatur semua Pemimpin dan bawahan Menurut masyarakat hukum dan tingkat masing-masing mata pelajaran yang Menentukan daerah lingkungan dan akhirnya Tentukan lembaga dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum ada dan Menentukan komposisi dan kewenangan berat.

17. Menurut Vanderpot

Hukum konstitusi adalah tubuh aturan yang Menentukan Diperlukan dan kewenangan masing-masing, hubungan dengan satu sama lain dan hubungan mereka dengan individu.

18. Menurut Prof. Mr. Ph Kleintjets

Hukum Konstitusi terdiri dari norma-norma norma hukum mengenai prosedur (Inrichting Hindia), keadaan peralatan listrik (Demet Overheadsgezag), otoritas pemerintah (Bevoegdheden) dan perhubungan kekuasaan (Onderlinge Machtsverhouding) antara peralatan ilmiah.

19. Menurut Prof. ANHOCIEZT

Hukum konstitusi adalah hukum yang pemerinatahan Pejabat peraturan yang memiliki otoritas dan kekuasaan, batas-batas sendiri untuk Mengatur negara Menyediakan alat (yang mengatur semua aspek kehidupan individu yang yang terdiri dari sejumlah Negara).

20. J.H.A Logemann

Hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Untuk Logemann, kantor pemahaman Yuridis fungsi, sedangkan fungsi rasa sosiologis. Oleh karena itu, negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi dalam hubungannya satu sama lain dan secara keseluruhan dalam arti pengadilan atau lembaga negara adalah sebuah organisasi yang menyebut ambtenorganisatie.

21. Van Vollenhoven

Hukum Konstitusi Hukum Konstitusi yang mengatur semua masyarakat Atasan dan bawahan hukum sesuai dengan masyarakat hukum dan tingkat masing-masing masyarakat yang mendefinisikan wilayah tersebut. dan akhirnya Tentukan lembaga dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum serta Tentukan sususnan dan wewenang badan Ulasan ini.

22. Scholten

Hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Kesimpulannya, bahwa organisasi negara telah tertutup bagaimana posisi organ di negara, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.

23. Van der Pot

Hukum konstitusi adalah aturan yang menentukan lembaga dan otoritas Diperlukan masing-masing, terkait satu sama lain dan hubungan dengan individu lain.

24. Apeldoorn

Hukum Tata Negara dalam arti sempit istilah ini Identik dengan hukum konstitusional dalam arti sempit, adalah untuk membedakan hukum negara dalam arti luas, yang termasuk hukum konstitusi dan administrasi hukum itu sendiri.

25. Paton George Whitecross

Hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur keadaan peralatan ilmiah, tugas, wewenang dan hubungan antara negara lampiran. Dalam bukunya “yurisprudensi” yang mendefinisikan yang konstitusional fungctions bagian hukum menawarkan bagian dengan pertanyaan hukum di sekitar distribusi kekuasaan dan organ negara.

26. J. Maurice Duverger

Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan berfungsi politik lembaga nagara.

27. R. Kranenburg

Hukum Tata Negara meliputi komposisi hukum yang terkandung dalam hukum konstitusi negara.

28. Utrecht

Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial Pejabat negara dan kekuasaan.

29. Kusumadi Pudjosewojo

Hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (Monarki atau republik), yang mana Menunjukkan Pemimpin hukum publik maupunyang bawahan, dan tingkat (hierarchie), yang yang selanjutnya memvalidasi lingkungan setempat dan orang-orang dari masyarakat hukum nasional dan akhirnya masyarakat yang menunjukkan pas (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum, dan komposisi (terdiri dari satu atau beberapa orang), tingkat kewenangan, dan antara alat kelengkapan menarik.

30. J.R. Stellinga

Hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur wewenang dan keadaan peralatan ilmiah tugas-keawajiban, mengatur hak dan kewajiban warga negara.

31. L.J. Apeldorn

Negara dalam arti Penguasa, yaitu mereka yang memegang kekuasaan dalam persekutuan orang-orang yang mendiami daerah.

Demikian Penjesalan Tentang 101 Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli Semoga Bermanfaat Untuk Semua Pembaca GuruPendidikan.Com 😀